Home / Berita Umum / KPU Sudah Terlanjur Menuntaskan Surat Nada Yang Akan Di Gunakan Disaat Pemilu 2019

KPU Sudah Terlanjur Menuntaskan Surat Nada Yang Akan Di Gunakan Disaat Pemilu 2019

KPU Sudah Terlanjur Menuntaskan Surat Nada Yang Akan Di Gunakan Disaat Pemilu 2019 – Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra menuturkan, pihaknya tak kan memberikan isyarat privat pada calon legislatif eks tahanan korupsi dalam surat nada di Pileg 2019.

Alasannya, KPU udah terlanjur menuntaskan surat nada yg akan digunakan disaat Pemilu 2019.

” Kalaupun (isyarat) di surat nada kemungkinan kecil. Lantaran udah kami rilis, umumkan, udah diputuskan begitu, ” kata Ilham di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Gak cuma itu, dia menyebutkan di surat nada Pileg tdk tercantum photo seperti surat nada Pemilihan presiden. Ilham menjelaskan pihaknya waktu ini tetap perhitungkan penandaan pada calon legislatif eks korupsi di lokasi TPS.

Lanjut dia, semisalnya kelak di TPS akan dikasihkan daftar nama maupun gambar caleg eks tahanan korupsi.

” Lantaran kelak akan pengalaman kami di TPS-TPS itu kan ada daftar calon, ada DCT yg kami umumkan dengan nama serta gambar serta asal partai politik. Apa kelak kami dapat kasih isyarat, manakah calon legislatif koruptor itu akan kami bicarakan seterusnya, ” ujar dia.

Selain itu, dia menuturkan pemberian isyarat calon legislatif eks korupsi itu tetap jadi pandangan yg tetap dibicarakan serta ditetapkan.

” Tetap pandangan itu, menjadi belumlah menjadi ketetapan jika itu akan diumumkan, ” tuturnya.

Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra menuturkan, calon legislatif yang disebut eks tahanan korupsi terus akan dimasukkan ke daftar calon terus (DCT). Hal itu menurut ketetapan Mahkamah Agung (MA) yg membolehkan mereka jadi calon legislatif.

” Kita udah buat surat edaran pada KPU propinsi, kabupaten, kota jika buat calon legislatif yg terindikasi eks tahanan (korupsi), itu di ijinkan dimasukkan kembali, ” kata Ilham di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Dia menyebutkan, beberapa nama calon legislatif eks tahanan korupsi itu mesti lewat syarat-syarat. Seperti pada, sudah memberitakan status nya pada warga.

” Kalaupun semua prasyarat lainnya udah tercukupi, calon legislatif yg eks tahanan koruptor itu bisa dimasukkan kembali sepanjang mereka penuhi persyaratan lainnya, ” ujarnya.

Ilham memaparkan, calon legislatif eks tahanan yg sudah ajukan ajudikasi di Bawaslu langsung diakomodir oleh KPU. Semisalnya Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

” Kami cuma fasilitas beberapa calon legislatif yg lakukan ajudikasi, semisalnya Pak Abdullah Puteh DPD. Tetapi kalaupun yg gak, karena itu kita tak kan fasilitas, ” tuturnya.

About admin